logo pt ambon baru

html5 badge h css3 semanticswcag2AA

   
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitorin...

Lebih Lanjut
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Peradi...

Lebih Lanjut
SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
SMALL CLAIM COURT GUGATAN SEDERHANA
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbuk...

Lebih Lanjut
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
SIWAS - WHISTLEBLOWING SYSTEM
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indo...

Lebih Lanjut
CEK INFO PERKARA MELALUI SMS CENTER
CEK INFO PERKARA MELALUI SMS CENTER
Anda dapat mengecek Informasi dan Layanan dapat melalui WA Bot di Nomor +62811 4702 223.

Lebih Lanjut
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
POS LAYANAN BANTUAN HUKUM
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk me...

Lebih Lanjut
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel
Situs Pengadilan Tinggi Ambon memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke ...

Lebih Lanjut
ZONA INTEGRITAS, NO KORUPSI !!! NO PUNGLI !!!
ZONA INTEGRITAS, NO KORUPSI !!! NO PUNGLI !!!
Anda berada dalam kawasan Zona Integritas. Apapun Bentuknya, Hukum Tidak Bisa Dibeli!!! Mari Kita Mewujudkan bersama-sama Badan Peradilan yang Bersih ...

E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditulis oleh Super Admin on .

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pasal 3 Perpres 95/2018 menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Perpres 95/2018 adalah:

  1. Tata kelola SPBE;
  2. Manajemen SPBE;
  3. Audit teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Penyelenggara SPBE;
  5. Percepatan SPBE; dan
  6. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Ditulis oleh Super Admin on .

Oleh : HMP. HARYOGI.*

Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembebasan, dan diharuskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini Antasari Ashar bekerja pada Kantor Notaris Handoko Halim di Tangerang, dengan mendapat gaji tiap bulannya Rp.3 Juta, gaji mana selanjutnya akan diserahkan kepada Negara.

Meskipun telah menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi serta telah melakukan upaya luar biasa dengan Peninjauan Kembali, Kasus antasari Ashar menurut sebagian ahli masih menyisakan polemik yang tidak berkesudahan, bahkan sampai saat kinipun Antasari Ashar sendiri belum bisa menerima dan belum mengakui telah menjadi “Otak” suatu tindak pidana, dan sampai saat inipun pendapatnya masih sangat kuat bahwa sudah diskenariokan untuk menjatuhkan dirinya yang kala itu sebagai ketua KPK.

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Ditulis oleh Super Admin on .

Oleh : HMP. HARYOGI.*

Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, yang menurut istilah SLAMET EFFENDY YUSUF (mantan ketua rapat amandemen UUD 1945) pemilu serentak ini dimaksudkan adalah PEMILU LIMA KOTAK, yaitu Kotak pertama untuk Presiden/Wakil Presiden, Kotak Kedua untuk Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Kotak ketiga untuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Kotak keempat untuk Anggota DPRD Propinsi, Kotak Kelima untuk DPRD Kabupaten/kota.

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Ditulis oleh Super Admin on .

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.  Hukum yang  merupakan serangkaian aturan yang berisi norma dan sanksi selalu  dijadikan panglima dalam perwujudan keadilan bagi masyarakat umum. Supremasi hukum selalu diletakkan pada derajat tertinggi yang dijunjung namun dalam pelaksanaannya masih sangat buram dan membias dengan berbagai kepentingan.

Penegakan hukum (law enforcement)  yang selalu digadang oleh pemerintah sebagai langkah utama masih sangat jauh dari sekedar harapan.