Oleh : HMP. HARYOGI.*

Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembebasan, dan diharuskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini Antasari Ashar bekerja pada Kantor Notaris Handoko Halim di Tangerang, dengan mendapat gaji tiap bulannya Rp.3 Juta, gaji mana selanjutnya akan diserahkan kepada Negara.

Meskipun telah menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi serta telah melakukan upaya luar biasa dengan Peninjauan Kembali, Kasus antasari Ashar menurut sebagian ahli masih menyisakan polemik yang tidak berkesudahan, bahkan sampai saat kinipun Antasari Ashar sendiri belum bisa menerima dan belum mengakui telah menjadi “Otak” suatu tindak pidana, dan sampai saat inipun pendapatnya masih sangat kuat bahwa sudah diskenariokan untuk menjatuhkan dirinya yang kala itu sebagai ketua KPK.

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.*

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang.

Oleh : HMP. HARYOGI.*

Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah, yang menurut istilah SLAMET EFFENDY YUSUF (mantan ketua rapat amandemen UUD 1945) pemilu serentak ini dimaksudkan adalah PEMILU LIMA KOTAK, yaitu Kotak pertama untuk Presiden/Wakil Presiden, Kotak Kedua untuk Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Kotak ketiga untuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Kotak keempat untuk Anggota DPRD Propinsi, Kotak Kelima untuk DPRD Kabupaten/kota.

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.  Hukum yang  merupakan serangkaian aturan yang berisi norma dan sanksi selalu  dijadikan panglima dalam perwujudan keadilan bagi masyarakat umum. Supremasi hukum selalu diletakkan pada derajat tertinggi yang dijunjung namun dalam pelaksanaannya masih sangat buram dan membias dengan berbagai kepentingan.

Penegakan hukum (law enforcement)  yang selalu digadang oleh pemerintah sebagai langkah utama masih sangat jauh dari sekedar harapan.