• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.* Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dala...


Selengkapnya...

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Oleh : HMP. HARYOGI.* Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, ...


Selengkapnya...

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Hukum yang...


Selengkapnya...

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Oleh: Drs.HMP Haryogi, S.H, Sp.N, M.H* Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembe...


Selengkapnya...

Pansel Daerah, Bersama ini diumumkan penyelenggaraan dan hasil seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD) Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung R.I Tahun Anggaran 2017 di wilayah Maluku yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Ambon pada pukul 08.00 s/d 15.10 WIT. Total Nilai Tertinggi sebesar 356 dan Nilai Terendah sebesar 105, dengan Persentasi Nilai Memenuhi TKD sebesar 8,78% (24 Orang) dan Persentasi Persentasi Nilai Tidak Memenuhi TKD sebesar 91,24% (250 Orang) dari 274 Orang Peserta dari Formasi Umum dan 6 Orang Peserta dari Formasi Cumlaude yang mengikuti ujian.

Pelaksanaan Seleksi Tes Kemampuan Dasar

 Jadwal Seleksi CAT
 Jumlah Peserta  Mengikuti Ujian  Tidak Ikut Ujian
 Sesi - 1 (08.00 - 09.40 WIT)  75 Orang  66 Orang  9 Orang
 Sesi - 2 (09.40 - 11.20 WIT)  75 Orang  74 Orang  1 Orang
 Sesi - 3 (11.20 - 13.00 WIT)  75 Orang  68 Orang  7 Orang
 Sesi - 4 (13.30 - 15.10 WIT)  74 Orang  72 Orang  2 Orang
 Jumlah  299 Orang  280 Orang  19 Orang

 

Hasil Seleksi Tes Kemampuan Dasar

 Jadwal Seleksi CAT
 Mengikuti Ujian  Peserta yang Memenuhi TKD

 Peserta yang Tidak

Memenuhi TKD

 Formasi Cumlaude  Formasi Umum
 Sesi - 1 (08.00 - 09.40 WIT)  66 Orang  3 Orang  5 Orang  58 Orang
 Sesi - 2 (09.40 - 11.20 WIT)  74 Orang  1 Orang  6 Orang  67 Orang
 Sesi - 3 (11.20 - 13.00 WIT)  68 Orang  -  6 Orang  62 Orang
 Sesi - 4 (13.30 - 15.10 WIT)  72 Orang  2 Orang  7 Orang  63 Orang
 Jumlah  280 Orang  6 Orang  24 Orang  250 Orang 

 

Berikut ini dilampirkan Hasil Seleksi TKD sebagaimana terlampir dibawah ini.

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syatem) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

T a u t a n

 MAHKAMAH AGUNG
 Mahkamah Agung R.I
 BADILUM - MARI
 Badan Peradilan Umum
 KEPOLISIAN
 Kepolisian Daerah Maluku
 KEJAKSAAN
 Kejaksaan Tinggi Maluku
 PEMERINTAH PROVINSI
 Pemprov Maluku

Statistik Pengunjung

1593040
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
215
2740
8728
1559601
50633
40342
1593040
IP Anda : 3.226.248.180
2020-09-23 03:03