• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.* Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dala...


Selengkapnya...

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Oleh : HMP. HARYOGI.* Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, ...


Selengkapnya...

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Hukum yang...


Selengkapnya...

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Oleh: Drs.HMP Haryogi, S.H, Sp.N, M.H* Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembe...


Selengkapnya...

Ambon, Selasa 22 Desember 2015 | Sesuai dengan arahan oleh Sekretaris Mahkamah Agung R.I dalam surat Nomor 527-1/SEK/KU.01/12/2015 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Kesekretariatan. Untuk itu, pada hari ini bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Ambon, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Bapak GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum, melantik para pejabat struktural nomenklatur jabatan yang baru sesuai dengan Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga nomenklator jabatan lama yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Badan Urusan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun Para Pejabat Struktural yang dilantik, yaitu sebagai berikut :

Nama Pejabat
Jabatan Lama Jabatan Baru
1. ADE AAN, S.H., M.H. Panitera / Sekretaris Panitera
2. SARAH MAELISSA, S.H., M.H. Wakil Sekretaris Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3. MAGDALENA FERDINANDUS, S.H. Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4. AGUSTINA SALAKA, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Kepegawaian  dan Teknologi Informasi
5. SICILYA MARTHEN, S.Sos. Staf Bagian Umum Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
6. NUR JANNA SAMAL, S.Kom. Staf Kepaniteraan Hukum Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
7. NURAINY USMAN, S.Sos., S.H. Staf Kepaniteraan Perdata Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syatem) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

T a u t a n

 MAHKAMAH AGUNG
 Mahkamah Agung R.I
 BADILUM - MARI
 Badan Peradilan Umum
 KEPOLISIAN
 Kepolisian Daerah Maluku
 KEJAKSAAN
 Kejaksaan Tinggi Maluku
 PEMERINTAH PROVINSI
 Pemprov Maluku

Statistik Pengunjung

1593051
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
226
2740
8739
1559601
50644
40342
1593051
IP Anda : 3.226.248.180
2020-09-23 03:08