• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.* Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dala...


Selengkapnya...

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Oleh : HMP. HARYOGI.* Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, ...


Selengkapnya...

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Hukum yang...


Selengkapnya...

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Oleh: Drs.HMP Haryogi, S.H, Sp.N, M.H* Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembe...


Selengkapnya...

Ambon | Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H. mengambil sumpah dan melantik Saudara MOHAMMAD MUCHLIS, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor / Perikanan dan Hubungan Industrial Ambon Kelas IA dan Saudara ALI MURDIAT, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri dan Perikanan Tual Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, bertempat di ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Ambon.

Dalam acara sambutan pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon mengingatkan bahwa jabatan Ketua Pengadilan Negeri adalah suatu anugerah dan amanah serta kepercayaan pimpinan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan implikasi yang timbul atas beraneka ragamnya perkara dengan kompleksitas permasalahan yang menyertainya.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon juga menyampaikan bahwa sesungguhnya makna dari sumpah yang baru saja diucapkan dan pakta integritas yang ditandatangani adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk :

  • Menyelenggarakan peradilan di wilayahnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
  • Menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang Dasar 1945.
  • Mempertanggungjawabkan kewenangan dan kewajiban yang diberikan, baik bidang teknis maupun non teknis.

Pada akhir sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri yang baru dilantik agar senantiasa memahami dan menjabarkan kode etik pedoman perilaku hakim yang terdiri dari 10 butir : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syatem) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

T a u t a n

 MAHKAMAH AGUNG
 Mahkamah Agung R.I
 BADILUM - MARI
 Badan Peradilan Umum
 KEPOLISIAN
 Kepolisian Daerah Maluku
 KEJAKSAAN
 Kejaksaan Tinggi Maluku
 PEMERINTAH PROVINSI
 Pemprov Maluku

Statistik Pengunjung

1380386
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
1125
3874
23218
1331919
76406
35953
1380386
IP Anda : 18.208.132.33
2020-05-30 20:06