• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.* Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dala...


Selengkapnya...

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Oleh : HMP. HARYOGI.* Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, ...


Selengkapnya...

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Hukum yang...


Selengkapnya...

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Oleh: Drs.HMP Haryogi, S.H, Sp.N, M.H* Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembe...


Selengkapnya...


 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Ambon melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih bertempat di halaman kantor sementera Pengadilan Tinggi Ambon yang beralamat Jalan Raya Upua Baguala Passo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016.

 

Upacara peringatan dimulai pukul 08.00 WIT dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum selaku Pembina Upacara dan bapak Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H sebagai pemimpin upacara. Upacara diikuti oleh Para Hakim Tinggi/Ad Hoc, serta Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh Pegawai, dan Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon.

 

Petugas yang bertindak sebagai pengibar bendera merah putih adalah Rully Werinussa, Gilliean Hetaria, dan Junita Ralahalu.  Dilanjutkan dengan pembacaan teks pancasila oleh Pembina Upacara, pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Drs. Muhamad Ashar, M.H dan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Rosvita Rara, A.Md. Upacara yang diikuti oleh seluruh para hakim, pejabat dan staf Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon tersebut berlangsung tertib dengan susunan acara yang dibacakan oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H dan khidmat dengan ditutup doa yang dibacakan oleh Bapak La Tamin, S.H.

Dalam kesempatan ini pula diberikan penghargaaan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dan 10 Tahun kepada Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Ambon atas nama Bapak Keitel von Emster, S.H dan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atas nama Yenddy Patricia Tehusalawany, S.H.

 

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syatem) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

T a u t a n

 MAHKAMAH AGUNG
 Mahkamah Agung R.I
 BADILUM - MARI
 Badan Peradilan Umum
 KEPOLISIAN
 Kepolisian Daerah Maluku
 KEJAKSAAN
 Kejaksaan Tinggi Maluku
 PEMERINTAH PROVINSI
 Pemprov Maluku

Statistik Pengunjung

1733308
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
1832
2576
12974
1701132
8878
72860
1733308
IP Anda : 3.239.45.252
2020-12-04 22:38