• slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan Standarisasi Website untuk Seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya

Oleh : S.E.D. RESIMARAN.* Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dala...


Selengkapnya...

Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Oleh : HMP. HARYOGI.* Pemilihan umum serentak dimaknai sebagai pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara bersamaan yaitu memilih Presiden/Wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, ...


Selengkapnya...

Langkah Penuh Asa Walau Terkesan Lambat

Indonesia adalah negara hukum demikian apa yang telah ditegaskan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Hukum yang...


Selengkapnya...

Akankah Peradilan Terhadap Antasari Ashar Menjadi Peradilan Sesat

Oleh: Drs.HMP Haryogi, S.H, Sp.N, M.H* Antasari Ashar telah melampaui batas 2/3 pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, karena itu diberikan masa Asimilasi, yaitu masa persiapan untuk menuju pembe...


Selengkapnya...

Tual, pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Bapak DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum membuka Rapat Bersama dengan dengan para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, dan seluruh karyawan/ti Pengadilan Negeri Tual berkenaan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan dan pengawasan rutin oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan SK KMA Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Ambon terdiri dari Bapak H. HARYANTO, S.H., M.H (Hakim Tinggi), Bapak KARTO SIRAIT, S.H. (Hakim Tinggi), Bapak I MADE SUPARTHA, S.H., M.H (Hakim Tinggi), Ibu SARAH MAELISSA, S.H., M.H. (Wakil Sekretaris), dan Ibu SOFIA MAITIMU (Panitera Muda Hukum).

Tim yang tiba di Pengadilan Negeri Tual ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tual dalam melaksanakan TUPOKSI dan semua aspek penyelengaraan peradilan sehari-hari, agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tual sebagai salah satu Satuan Kerja yang berada dibawah Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon sehingga tercipta suatu Peradilan yang Agung sebagaimana yang dicita-citakan dan terprogram dalam Blue Print MA-RI 2010 s/d 2035.

Kegiatan Pengawasan Rutin/Reguler oleh Tim Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Ambon ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai dari tanggal 28 s/d 30 April 2014.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara lengkap ke semua bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dan terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan, maka seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf, dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Tual berkumpul di ruang sidang untuk mendengar dan mendapat pembinaan mengenai Hasil Evaluasi Pengawasan Rutin/Reguler yang telah dilaksanakan langsung oleh Bapak DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Ambon) dan Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Ambon.

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syatem) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

T a u t a n

 MAHKAMAH AGUNG
 Mahkamah Agung R.I
 BADILUM - MARI
 Badan Peradilan Umum
 KEPOLISIAN
 Kepolisian Daerah Maluku
 KEJAKSAAN
 Kejaksaan Tinggi Maluku
 PEMERINTAH PROVINSI
 Pemprov Maluku

Statistik Pengunjung

1217047
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
1159
942
6715
1202645
35718
34312
1217047
IP Anda : 3.234.208.66
2020-02-29 22:15